Seruan Melawan Omnibus Law terus didesak sejumlah faktor buruh dan masyarakat. Aksi tolak Omnibus Law tengah dipelopori dan dipersiapkan lewat konsolidasi yang secara khusus dikerjakan di Semarang. Buruh, petani, nelayan, hingga mahasiswa, dari berjenis-jenis serikat dan organisasi sepakat slot gacor hari ini mengatasnamakan diri sebagai RAJAM (Rakyat Jawa Tengah Melawan) dalam perjuangan melawan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Konsolidasi akbar dikerjakan pada Jumat (6/3) di salah satu pendopo di Taman Adat Raden Saleh, Semarang. Pertemuan pada Jumat malam itu dapat dilihat jelas gurat kekecewaan terhadap adanya Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai sungguh-sungguh merugikan posisi kaum pekerja. Omnibus Law juga dinilai mengebiri hak-hak mereka sebagai warga negara, terlebih karena pemerintah mengampanyekan hanya hal-hal baik saja dari adanya Omnibus Law tanpa membeberkan dengan mendetail esensi sesungguhnya dari lahirnya Omnibus Law itu sendiri.
Aksi menyuarakan tuntutan tolak Omnibus Law sepakat akan dikerjakan dua kali pada tanggal 11 Maret sebagai pembuka, dan aksi puncak yang akan dihelat pada tanggal 23 Maret. Tanggal-tanggal hal yang demikian dipilih karena dinilai memiliki momentum tersendiri yang menjiwai aksi, merupakan pada 11 Maret sebagai peringatan dikeluarkannya “Supersemar” oleh Soekarno pada tahun 1966 silam, dan tanggal 23 Maret 2020 bertepatan dengan diadakan sidang pertama oleh DPR RI dengan agenda mengenai tindak lanjut dari wacana terbitnya Omnibus Law. Masih di tanggal yang sama, aksi ini direncanakan digelar serentak di berjenis-jenis kota slot888 di Indonesia. Di Jakarta, aksi akan digelar tepat di depan Gedung DPR RI, sementara di daerah lain akan dilaksanakan di pusat kota masing-masing.
Konsolidasi hal yang demikian berhasil menelurkan beberapa rekomendasi untuk dibawa sebagai tuntutan pada aksi 11 dan 23 Maret akan datang. Tapi, setelah dikerjakan kembali diplomasi dan kajian yang alhasil bulat memutuskan untuk mengangkat satu info utama saja, yakni Tolak Omnibus Law–yang sejatinya sudah mencakup berjenis-jenis info yang sebelumnya diusung dan dijabarkan dalam poin-poin; mosi tidak percaya terhadap pemerintahan dan oligarki, membangun politik alternatif yang mewadahi pekerja, tolak kriminalisasi organisator dan buruh, jalan masuk pendidikan dan kesehatan hanya-hanya, serta perlindungan terhadap pekerja perempuan.
Sebelum menutup konsolidasi, peserta sepakat menegaskan bahwa adanya aksi ini murni sebagai bentuk keprihatinan masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintah yang kian hari dinilai kian ngawur, tanpa disadari bahwa tata tertib-tata tertib yang termuat dalam Omnibus Law memberatkan pekerja, di antaranya adalah: hilangnya UM (Upah Minimum), undang-undang upah yang dibayarkan sesuai jumlah jam kerja, tunjangan PHK yang hanya diperoleh selama enam bulan, istilah fleksibilitas pasar yang diterjemahkan sebagai tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap, dan terakhir, Omnibus Law Ciptaker juga dikhawatirkan slot demo wild west gold melonggarkan masuknya kekuatan kerja asing.
Oleh karena itu, masyarakat mengukur haruslah ada aksi sebagai format nyata bahwa rakyat tidak tinggal diam menyikapi berjenis-jenis kebijakan pemerintah yang berani meminggirkan rakyat, dan bahwa rakyat tidak akan menarikan-nari dalam skenario yang diciptakan oleh oligarki.
Komentar Terbaru